Oleh: Jo Priastana
“Aku tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia III, tetapi Perang dunia IV akan menggunakan tongkat dan batu” (Albert Einstein)
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan pasukannya ke Ukraina yang disebutnya sebagai “pasukan perdamaian” pada 22 Februari 2022 lalu. Pertempuran terjadi dan korban yang berjatuhan pun tak terelakkan. Kebijakan Putin yang kabarnya dalam rangka membantu gerakan separatis di Donetsk dan Lugansk sekaligus peringatan terhadap sikap Ukraina yang hendak bergabung dengan pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dianggapnya akan mengancam keamanan Rusia.
Kita cemas akan apa yang terjadi di Ukraina ini. Akankah pengerahan pasukan Rusia ini mendatangkan pertempuran dengan eskalasi yang lebih besar dan dahsyat yang melibatkan negara-negara besar yang memiliki yang persenjataan besar dan membuka front bagi perang dunia III? Kita harap saja tidak, karena bila terjadi, maka peringatan Albert Einstein sang penemu bom atom itu bisa jadi relevan.
Bom atom yang digunakan dalam PD II saja telah meluluhlantakkan Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, bagaimana kalau PD III terjadi dengan persenjataan nuklirnya?. Einstein sang penemu bom atom tentu saja membayangkan betapa dahsyatnya PD III meluluhlantakkan kehidupan sehingga pada PD IV hanya menyisakan tongkat dan batu. Perang memang hanya menyisakan arang dan abu.
Perang di Dunia
Perang merupakan suatu peristiwa yang memiliki umur sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi ini. Perang adalah suatu peristiwa yang mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Peristiwa yang terjadi karena adanya perselisihan antara dua belah pihak yang tidak mau mengalah terhadap suatu kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekomomi, sosial dan lain-lain.
Menurut Oppenheimer: “war is contention between two or more state through their armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the vicor please.” (Oppenheim, dalam law Library, http/www.google.com, di akses tanggal 15 Januari 2016). Perang merupakan pertikaian antara dua Negara atau lebih melalui angkatan bersenjatanya yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai dengan keinginan pemenangnya.
Adalah suatu perang yang berskala besar dan melibatkan sebagian besar negara dunia yang jangkauannya antar benua hingga persekutuan militer. Perang dunia telah menimbulkan banyak kerugian dan perubahan, dan sampai saat ini telah terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Namun sejak Perang Dunia II berakhir, tetap saja ada isu-isu bahwa Perang Dunia III akan terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan Albert Einstein.
Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, dalam keadaan tertentu peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena keegoisan pihak tertentu, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Sepertinya perang tidak bisa dihindari, dan bahkan pada zaman sekarang kita sering mendengar peperangan terjadi dengan dalih untuk membela keadilan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan di dunia. Bukankah ada idiom, “to secure peace is to prepare for war” (Carl von Clausewitz).
Apakah perdamaian tidak terpisahkan dari perang? Jelasnya perang akan mendatangkan korban dan kehancuran, sebuah implikasi terbesar dari tindakan yang mempergunakan kekerasan dengan senjata. Banyak para pakar yang mengemukakan tentang perang yang memang sulit dihindari. Johan Galtung, pakar studi perdamaian mengemukakan gagasan tentang perdamaian positif dan perdamaian negatif. Begitu pula dengan pendapat pemikir perang Carl von Clausewitz: “war is not merely a political act but a real political instrument, a continuation of political intercourse, a carrying out of the sama by other means.”
Ada pula apa yang disebut Just War (perang adil) yang mengadopsi pemikiran St. Augustinus (354-430). Just War tentang dimungkinkannya terjadinya perang meski menggunakan pengaturan perang yang adil dengan membatasi perang itu sendiri, misalnya kapan dan di saat yang mana perang boleh tidaknya dilakukan (Dan Smith, “Legitimacy, Justice and Preventive Intervention” dalam Peter Wallerstein (ed.), “Preventing Violent Conflict: Past Record and Future Challenge”. Stockholm: Elanders Gotab, 1998, hlm, 268-270).
Just War seperti yang tergambar dalam kisah Bharatayudha yang dianggap sebagai salah satu perang terbaik yang memiliki peraturan khusus. Dalam Mahabharata, perang akan dimulai pada pagi hari setelah semua prajurit melaksanakan doa bersama, lalu ditandai dengan tiupan Sangkakala. Menjelang malam, perang harus dihentikan. Yang terluka harus dirawat bersama, para prajurit yang berseberangan masih bisa bercengkerama. Begitu juga, jika ada lawan yang sudah kalah dan menyerah, mereka tidak boleh dibunuh.
Perang dimungkinkan karena dilakukan oleh manusia dengan tindakan kekerasan yang memakan korban juga memiliki akar pada naluri manusia yang paling dalam. Dalam pandangan Buddhis, penderitaan dan perilaku manusia berakar pada keinginan (tanha), seperti keinginan untuk hidup (bhavatanha), dan juga terdapat keinginan untuk tidak hidup yakni pemusnahan diri (vibhavatanha). (David J. Kalupahana, “Filsafat Buddha: Sebuah Analisis Historis.” Jakrata Penerbit Erlangga, 1986).
Naluri terdalam dalam diri manusia yang tersimpan dalam motif bawah sadar ini dapat disepadankan dengan kosakata dari Sigmund Freud, seperti “naluri untuk hidup” (sukhana) atau eros, dan thanatos (naluri hidup dan kematian). Perang yang mengakibatkan penderitaan dan kematian manusia berakar pada naluri thanatos ini. Dalam pandangan filsafat Buddhis, bhava-tanha (naluri untuk kematian) juga memiliki dasar pada pandangan (ditthi) tentang pemusnahan diri (ucchedavada).
Apapun alasannya, slogan, nama dan rasionalisasi yang dilakukan atasnya, perang bertentangan dengan martabat luhur manusia. Perang menghilangkan makna dan nilai moral paling dasar manusia, yaitu dehumanisasi. Perang mencerminkan kuasa manusia atas manusia lain yang berpotensi melahirkan kekerasan baru, dan hal ini berlawanan dengan hati manusia yang terdalam pada umumnya, seperti diungkapkan filsuf perdamaian Eric Weil bahwa manusia itu sesungguhnya takut akan kekerasan.
Hati terdalam manusia sesungguhnya yang mendambakan perdamaian, menjauhkan tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan diri dan kehidupannya. Dalam diri manusia yang sesungguhnya terdapat naluri atau keinginan untuk hidup langgeng (jivitukama) dan keinginan untuk menghindar dari kematian (amaritukama), keinginan untuk menikmati kesenangan (sukhakama) dan penghindaran dari kesakitan (dukkhapatikula).
Kekuatan Tanpa Kekerasan
Berlawanan dengan penggunaan kekerasan yang terjadi dalam perang, yang berakar pada motif pemusnahan diri itu, Mahatma Gandhi menghadirkan sebuah gagasan alternatif yakni melakukan tindakan anti-kekerasan, atau Ahimsa. A, berarti tidak, tanpa (non), dan Himsa berarti membunuh, melukai, menyakiti atau melakukan tindakan kekerasan kepada semua makhluk hidup. (I Nyoman Segara, 2019: 10-11).
Tampaknya tindakan anti kekerasan bisa diberlakukan nntuk mengatasi adanya konflik. Dalam Buddhadharma tak ada yang dinamakan “just war“, atau perang yang adil dimana perang yang terjadi meski dengan prinsip keadilan dengan mematuhi ketentuan perang adalah juga perang yang memakai kekerasan dan memakan korban. Just War merupakan istilah keliru yang diciptakan untuk membenarkan dan membolehkan terjadinya kebencian, kekejaman, kekerasan, dan pembunuhan.
Siapa yang memutuskan bahwa sesuatu itu adil, benar dan tidak benar? Sehingga peperangan atau kekerasan itu dapat memperoleh alasannya, dimana yang kuat dan yang menanglah yang “benar” dan yang lemah dan yang kalahlah yang “tidak benar”. Dalam perang atau mempergunakan kekerasan terkandung anggapan kitalah yang selalu “benar” dan kamulah yang selalu “tidak benar.” Buddhadharma tidak menerima hal seperti ini. (Dr. Buddhadhasa P. Kirtisinghe, 1987).
Sang Buddha selalu tidak membenarkan terjadinya pemakaian kekerasan atau peperangan. Ketika Vidudhaba, putra Raja Pasenadi dari Kosala menyerbu Kapilavasthu dengan empat divisi prajurit, ia melewati Sang Buddha yang sedang bermeditasi di bawah pohon yang sudah layu. Ketika melihat Sang Buddha, Vidudhaba bertanya kepada Sang Putra Sakya itu, “Mengapa anda duduk di bawah pohon yang sudah layu ini, sedangkan ada banyak pohon yang tumbuh penuh dengan dedaunan dan banyak cabangnya?” Sang Buddha menjawab: “Naungan rasa persaudaraan lebih mulia daripada naungan rasa permusuhan.”
Begitu pula dengan Ajatasattu. Ketika Raja Ajatasattu, putra Bimbisara dari Magadha ini, hendak menyerang Vajjis, negara tetangganya, ia meminta saran terlebih dahulu kepada Sang Buddha lewat pendeta Vassakara. Kemudian Sang Buddha mengingatkannya untuk tidak mengobarkan peperangan, tidak mempergunakan kekerasan, melainkan sebaliknya yakni menjalankan politik tanpa kekerasan yakni dengan menekankan untuk bermusyawarah dan mematuhi semua ketentuan perdamaian yang telah diberlakukan. (Maha Paninibbana Sutta)
Budaya Damai
Buddhadharma sesuai dengan ajaran Ahimsa dan Satyagraha yang berpegang teguh pada cinta kasih dan kebenaran. Satyagraha yang bisa diterjemahkan menjadi ‘Kekuatan Kebenaran,” dan yang dipersamakan Gandhi “Kebenaran dengan Cinta” (Ahimsa). Ahimsa secara harafiah berarti “Tanpa Kekerasan,” atau juga disebut “Kekuatan Cinta.” “Saya seperti mendengar bisikan bahwa Tuhan selalu menjadi teman dan pelindung kebenaran, keberhasilan kita membawa kampanye ke tingkatan ini merupakan kemenangan kebenaran,” (Stanley Wolpert, hlm1-5 dalam I Nyoman Yoga Segara, “Ahimsa: Teropong Filsafat Antropologi”. Denpasar: CV Setia Bakti, 63).
Memang bila melihat aspek politik di dalam sejarah perkembangan Buddha dharma, implikasi ajaran Ahimsa di lapangan kehidupan politik bisa diketemukan pada sosok raja besar Asoka (abad ke-3 SM). Asoka setelah berpeluk dengan cinta melempar pedang kuasanya yang telah banyak memakan korban. Raja Dharma ini menjalankan ajaran tanpa kekerasan, dengan cinta dan perdamaian. Tindakan raja yang besar ini merupakan sesuatu yang tampaknya diluar pola pikir kebanyakan orang, para politikus atau pemimpin negara yang saat ini masih tetap saja bersikeras harus menggunakan kekerasan. Sebuah catatan historis bertinta emas, bahwa Asoka, seorang penganut Buddha mempraktekkan Buddhadharma dan sekaligus mampu memelopori sikap tanpa kekerasan.
Mendahului tindakan yang dilakukan Mahatma Gandhi dengan ahimsanya, sikap Raja Asoka ini mungkin bisa menjadi cermin atau teladan bagi para penguasa, pemimpin negara dewasa ini. Daripada menggunakan kekerasan dan ancaman perang untuk menegakkan hegemoni dan ego, lebih baik berdiplomasi dengan bahasa perdamaian dan sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup adalah saling bergantungan dan berdampingan yang akan mahal taruhannya bila harus berperang dengan menggunakan kekerasan. Yang didapat pada akhiran perang, yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu.
Buddhadharma menekankan agar setiap manusia dapat memajukan kualitas kehidupan spiritualnya. Kultivasi spiritualitas diri manusia ini juga berlaku dalam tataran kehidupan politik, yakni tingginya kualitas kehidupan antar negara seperti untuk tidak terlibat dan tidak diberlakukannya kekerasan dalam menyelesaikan segala macam masalah, sengketa konflik. Politik yang maju dan beradab adalah politik yang “tanpa membunuh, tanpa melukai, tanpa menjajah, tanpa membuat sedih, dan mengikuti Dhamma atau ajaran kebenaran” (Samyutta Nikaya).
Spiritualitas Buddhadharma tercermin pada ahimsa, tindakan tanpa kekerasan. Saatnya spiritualitas tanpa kekerasan dan budaya damai berdaya kembali. Jadi kenapa mesti juga berperang, memakai kekerasan yang banyak korban berjatuhan serta menjadikan bumi menangis menanggung dampak dari ledakan senjata nuklir, yang pada akhirnya hanya menyisakan arang dan abu. Kita berharap kota Kiev yang indah di Ukraina itu terus bercahaya dimana kehidupan tetap terjaga. Rusia dan Ukraina bisa saling menjaga diri, dan biarlah tongkat kayu dan batu jadi tanaman saja! (JP)
***
Sumber:
https://www.google.com/amp/s/voi.id/amp/139966/sebut-rusia-coba-timbulkan-kehancuran-besar-dubes-ukraina-mereka-menggunakan-bom-vakum