Oleh: Jo Priastana
“Bahkan malam yang paling gelap pun
akan berakhir dan matahari akan terbit”
(Victor Hugo)
Raja besar Asoka yang menjadikan negaranya super power di dunia semasanya ini akhirnya juga menyadari keterbatasan dari kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Setelah melihat kesia-siaan politik kotornya dan perbuatan busuk yang mendasarinya yang hanya mendatangkan bencana bagi keseluruhan masyarakat itu, Raja besar ini setelah menjadi seorang Buddhis akhirnya menjalankan politik kemanusiaan.
Di ujung kariernya, Asoka, raja besar yang semula berkuasa dengan kelimpahan darah, tangis dan air mata banyak makhluk manusia itu, menyadari akan kesia-siaan politik kekerasan yang pernah dilakoninya. Akhirnya, Asoka dipuji-puji dan dikenang karena kualitas kepemimpinannya dan moralitas politiknya yang manusiawi melalui piagam perdamaian, khususnya toleransinya terhadap kehidupan beragama.
Namun lebih daripada ketergantungan kepada sosok pemimpin, justru yang lebih utama lagi adalah bersandar pada faktor obyektif, yakni menjalankan negara berdasarkan hukum. Bahwa kehidupan negara itu terlebih di dalam negara yang modern di tengah kehidupan yang semakin pluralistik ini perlu didasarkan kepada hukum atau konstitusi dan pada politik nilai serta mengetengahkan moralitas dan etika politik.
Bersandar pada Dharma
Raja Buddhis Asoka, pemimpin negara adidaya di dunia pada masanya ini juga menyadari akan manfaat kehidupan bernegara yang didasari pada semacam hukum-hukum dan undang-undang itu. Pada akhirnya, Asoka pun berpesan agar kehidupan negara hendaknya didasari oleh hukum yang obyektif dan empiris dan tidak semata tergantung pada kemauan baik dan kesadaran seorang pemimpin.
Untuk kehidupan bernegara, Asoka yang telah menganut agama Buddha itu rupanya juga belajar dari Sang Buddha, yang menyarankan agar siswa-siswanya mematuhi hukum vinaya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama umat Buddha itu pun tidak semata tergantung pada seorang pemimpin, namun bersandar pada Dharma yang berisikan hukum kesunyataan.
Dengan kata lain, jangan mempertaruhkan negara pada dambaan terhadap munculnya kualitas seorang pemimpin yang baik, namun lebih baik mengutamakannya pada hukum. Seorang yang tadinya berkelakuan buruk, namun bila dapat hidup sesuai dengan Dharma, maka masyarakat pun akan memperoleh kebaikannya. Buddha sendiri sepeninggalnya tidak menentukan penggantinya, melainkan menegaskan untuk berpatok pada ajarannya, dharmanya yang berisi hukum kesunyataan.
Belajar dari hikmah yang diperoleh Asoka yang pernah mengenyam kekuasaan super-power itu rupanya kita bisa menarik pelajaran bahwa sebesar-besarnya kekuasaan itu akhirnya harus pula bertekuk lutut pada politik hati nurani, politik etis atau politik kemanusiaan. Begitulah saripati kebijaksanaan hidup Raja Asoka sebagaimana dituturkannya sendiri dalam esai “kepedihan kekuasaan” (Sudiarja A.: (2004).
Raja Asoka mendapati kesia-siaan hidup justru ketika berada di puncak kemasyhurannya. Kekuasaan, derajat, pangkat, dan kebahagiaan hidup sebagai warga istana dengan kekuasaan absolut sebenarnya hanya nisbi, tidak kekal (anicca). Segala sesuatu yang bersifat duniawi adalah penderitaan (dukkha), dan segala urusan kemasyarakatan yang diletakkan pada sifat egoistik dan keakuan (atta) hanya akan mendatangkan bencana bagi keseluruhan masyarakat.
Politik Kemanusiaan
Mengikuti jejak Siddharta Gautama yang akhirnya menjadi Buddha yang telah mengalami pencerahan, Raja Asoka membuang jauh-jauh politik penaklukkan bergelimang darah (digvijaya) dan menggantinya dengan politik yang menyanjung hukum dan menyantuni keadilan penuh kasih serta pengertian (dhammavijaya).
Politik kemanusiaan ini dalam perkembangannya terus tumbuh dan terumuskan dalam berbagai piagam Hak Asasi Manusia, atau deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, sesuai dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin modern dan pluralistik, diantaranya dalam keragaman dan kebebasan beragama.
Tindakan politik yang dilakukan oleh para pemimpin politis tidak semata untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan, namun dalam arti sebagai tanggung jawab kemanusiaan atau menjalankan politik kemanusiaan. Bukankah sungguh terpuji mereka yang memikirkan dan memperjuangkan kebahagiaan orang lain, ketimbang kepentingannya sendiri.
“Orang yang memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingan sendiri adalah yang terbaik” (Anguttara Nikaya II, Digha Nikaya III).
Tanggung jawab kemanusiaan dalam masyarakat secara menyeluruh yang melibatkan tindakan politis itu dapat pula didasarkan pada ajaran Sang Buddha dalam Digha Nikaya III: “demi untuk kebaikan dan kebahagiaan orang banyak, demi kasih sayang terhadap dunia, demi kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia.”
Begitu pula dengan Digha Nikaya 16: “Sang Buddha menyatakan bahwa ia bertahan tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum ajaran-Nya yang penuh kesucian memperlihatkan hasil, berkembang, meluas dan merakyat dalam segala aspek sehingga dikenal baik di antara manusia. Ia tetap memegang kepemimpinan sampai para pengikutnya terlatih dengan baik, hidup sesuai dengan ajaran-Nya, dan mampu mengajarkan kepada orang lain.”
Asoka yang hidup pada abad ke-3 SM itu pun pada akhirnya tidak berperang lagi dan sebaliknya berupaya mewujudkan perdamaian, politik kemanusiaan. Raja ini mengabdikan sisa hidupnya bagi kesejahteraan umat manusia. Ia tidak lagi menyebarkan kekerasan tapi berganti dengan menyebarkan perdamaian melalui Buddha Dharma.
Asoka akhirnya mendirikan suatu kerajaan perdamaian yang terbesar, dan menjadi Raja Dharma yang termulia sepanjang sejarah. Raja Asoka akhirnya menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Dharma, ajaran tanpa kekerasan, cinta dan perdamaian dan menciptakan suatu negara yang sejahtera dan makmur. Raja Asoka juga dikenal senagai misionaris kemanusiaan dimana dia justru mengirim putranya Mahinda dan putrinya Sanghamitta sebagai misionaris untuk menyebarkan Buddhadharma ke Srilanka.
Dalam sejarah umat manusia, Asoka adalah satu-satunya seorang penakluk yang meski pada puncak kejayaannya masih mempunyai kekuatan untuk meneruskan penaklukkan lewat kekuasaannya, namun tidak melakukannya. Ia telah meninggalkan perang dan pedang kekerasan serta berpaling kepada perdamaian dan menjalankan politik kemanusiaan politik tanpa kekerasan untuk kebahagiaan umat manusia.
Seorang pemimpin yang menjalankan politik kemanusiaan selalu memikirkan dan mengupayakan untuk memastikan agar segenap rakyat dapat mewujudkan kehidupannya yang baik, sejahtera dan bahagia. Puncak kekuasaan dan kemasyhuran bukanlah menjadikannya tenggelam, tergenggam lekat dan terikat dalam kekuasaan demi kepentingan dan kemegahan diri sendiri, namun justru rela melepaskannya. Karena kekuasaan yang sesungguhnya adalah alat yang diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas sebagai suatu bentuk tanggung jawab kemanusiaan! (JP)**
BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA).
sumber gambar: https://www.kompasiana.com/primata/60ad94ea8ede48725f4d54d3/mengenal-ashoka-raja-india-penyebar-agama-buddha