Oleh: Jo Priastana
“Malu adalah sebab yang menuntun pada setiap Kebaikan”
(Imam Ja’far As-Shadig, Ulama Besar Abad 8)
Sebagai makhluk luhur, manusia juga adalah makhluk suci. Oleh karenanya cara hidupnya pun hendaknya dilandasi oleh moralitas yang akan menjadikannya mencapai keluhuran dan kesucian. Kesucian yang dipahami sebagai keadaan yang murni, dan langkah yang terdekat dalam mencapai keadaan tersebut adalah Hiri dan Ottappa, yaitu rasa malu berbuat jahat dan rasa takut terhadap akibat perbuatan jahat.
Hiri dan Ottappa merupakan kunci kesuksesan bagi pelaksanaan sila (moralitas) dalam segenap apa yang dilakukan termasuk bagi mereka yang sedang menggenggam kekuasaan. Sedangkan keberhasilan dari pelaksanaan sila itu sendiri akan mendatangkan kebaikan, manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan menghantar pada pencapaian pencerahan atau kesucian sebagaimana kekuasaan yang diabdikan untuk kebahagiaan orang banyak.
Hiri dan Ottappa ini berlaku untuk kehidupan manusia dalam berbagai peran yang dilakukannya terlebih ketika memiliki kekuasaan. Tanpa hiri dan ottappa atau rasa malu dan rasa salah akibat penggunaannya, kekuasaan yang diemban penguasa akan menjadi horor bagi banyak orang. Kekuasaan yang diburu dan digenggam tanpa rasa malu secara Machiavellian sangat bertentangan dengan hakekat manusia yang pada dasarnya baik (homo puppy), dan mengenal rasa malu dan takut akibat salah (hiri dan ottappa).
Dimabuk Kekuasaan
Mengenai kekuasaan, kita bisa banyak belajar dari sejarah. Sejarah selalu memberi pelajaran kepada kita (historia docet). Sejarah Orde Baru yang berkuasa dalam tiga dekade misalnya, dimana Presiden Soeharto sampai turun dari kekuasaannya dengan terpaksa pada Mei 1998.
Presiden Soeharto tak kuasa melawan arus reformasi melalui demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan hati nurani rakyat. Presiden kedua RI itu berhenti menjadi Presiden, turun dari kekuasaannya dan terjerembab dengan cukup memalukan.
Menyebut nama kekuasaan kita teringat filsuf Macchiavelli. Filsuf yang terkenal akan pandangan dan pemikirannya yang banyak memberi pengaruh terhadap penguasa despot. Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam Il Principe yang dianggap sebagai kitab suci bagi pemburu kekuasaan, menulis bagaimana kekuasaan didapat dan kemudian dipertahankan. (Kompas, 2/4/22, Budiman Tanuredjo).
Niccolo Machiavelli adalah orang Italia di abad 16 dengan karyanya Il Principe atau The Prince, Pangeran. Dinamakan “pangeran’ mungkin karena pangeran orang yang sebentar lagi akan menaiki kekuasaan. Niccolo Machiavelli menjadi filsuf berpengaruh bagi orang-orang di medan politik yang hendak meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Baginya segala cara dapat dibenarkan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tidak peduli kekuasaan itu memakan korban dan tidak sesuai dengan amanahnya demi kebaikan bagi banyak orang. Kalimat terkenal dari Macchiavelli bahwa kekuasaan menghalalkan segala cara.
Dalam pandangan Macchiavelli, etika dan moralitas tidak berlaku termasuk hiri dan ottappa, rasa malu dan rasa takut akibat perbuatan jahat karena kekuasaan. Bagi pemburu kekuasaan seperti dikatakan Machiavelli tak ada lagi rasa malu dan rasa takut (hiri dan ottappa) dalam dirinya.
Buku Il Principe menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Il Principe atau The Prince dibaca oleh para pemimpin dunia, seperti: Kaisar Karolus V, Raja Louis XIV, Sekretaris Jenderal Stalin. Kanselir Jerman Otto von Bismarck, demikian juga Churchill, Mussolini, dan Hitler. Buku Il Principe bahkan ditemukan di kereta Napoleon sesudah Napoleon dikalahkan di Waterloo.
Buku Machiavelli ini banyak memberi pengaruh kepada mereka yang terobsesi dengan kekuasaan dan sering disebut “realistis”. Banyak buku pengembangan diri yang juga bersandarkan filosofinya, seperti: Machiavelli for Managers,” sampai “Machiavelli for Moms.” Selain itu, juga tontonan berbagai drama, film, dan seri TV yang diilhami gagasannya. Ada film The Godfather, House of Cards, ataupun Games of Thrones. Semuanya berkisah tentang the power atau kekuasaan, bagaimana merebut dan mempertahankannya dengan segala cara.
Menjinakkan Kekuasaan
Kekuasaan ibarat obat dengan banyak efek samping. “Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan mutlak merusak secara mutlak,” ungkapan terkenal Ahli sejarah Britania Lord Acton pada abad ke 19. Persisnya, “power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.”
Orang yang terobsesi kekuasaan absolut cenderung memiliki gangguan kepribadian, tak memiliki moralitas rasa malu. Tetapi dunia dan peradaban manusia memperlihatkan bahwa orang-orang di seantero dunia juga terus menemukan cara bagaimana menjinakkan para pemimpin yang mabuk kekuasaan. Satu cara yang jelas adalah revolusi. Tiap revolusi, baik itu Revolusi Prancis (1789), Rusia (1917), atau Musim Semi Arab (2011), didorong dinamika yang sama.
Kekuasaan yang membius dan memabukkan pada akhirnya juga menemukan antitesanya, yaitu dijatuhkan. Tetapi, lagi-lagi mereka yang semula menjatuhkan tiran, sebagian besar juga ujung-ujungnya gagal. Begitu seorang penguasa lalim dijatuhkan, pemimpin baru naik dan haus kekuasaan pun kembali. Sesudah Revolusi Prancis, ada Napoleon. Sesudah Revolusi Rusia, muncul Lenin dan Stalin. Mesir juga mendapat diktator baru.
Para ahli sosiologi menyebutnya “hukum besi oligarki”: bahkan kaum sosialis dan komunis, meski bercita-cita muluk kemerdekaan dan kesetaraan juga tidak kebal dari pengaruh kekuasaan besar yang merusak. Beberapa masyarakat telah menghadapi masalah itu dengan membuat sistem terdistribusi – dikenal juga sebagai “demokrasi”.
Kata Demokrasi itu memberi kesan bahwa yang memerintah adalah rakyat (dalam bahasa Yunani Kuno, demos berarti “rakyat” dan kratos berarti “kekuasaan”). Namun hal ini tidak selalu begitu praktiknya. Di era digital ini, kekuatan rakyat juga datang dari netizen melalui medsosnya.
Untuk itu cara menjinakkan manusia yang dimabuk kekuasaan dan tak tahu malu dengan kekuasaannya adalah juga dengan mempermalukan. Selama ribuan tahun, mempermalukan adalah cara paling ampuh untuk menjinakkan pemimpin, dan itu masih mempan sekarang.
Ciri dari orang yang merasa malu itu kata-katanya menjadi terbata-bata, wajahnya memerah karena menyadari dia dijadikan subjek gosip. Seperti apakah masyarakat yang tak punya rasa malu? Mungkin seperti neraka dengan orang yang berwajah pucat memutih bagai mayat yang bagai dipoles pupur kapur. Kekuasaan kerap mengabaikan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki rasa malu dan rasa salah, melecehkan dirinya sendiri sebagai manusia baik atau homo puppy. (JP) ***
BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA).
Bacaan:
Dharmakosajarn, P. 2008. “Buddhist Morality.” Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.
Jayatileke KN., 1972. “Ethics in Buddhist Perspective.” Dalam “The Wheel, Vol. IX. No. 175/176. Kandy Ceylon: Buddhist Publication Society.
Teja S Rashid. 1997. “Sila dan Vinaya.” Jakarta: Penerbit Buddhis Bodhi.
Jo Priastana. 2018. “Etika Buddha: Moralitas Mandiri dan Keterlibatan Sosial.” Jakarta: Yasodhara Puteri.
Bhikkhu Nanamoli. 1979. “The Path of Purification Visuddhi Magga.” Kandy Srilanka: Buddhist Publication Society.
Majaputera Karniawan. 2021. “Kumpulan Petikan Dhamma (Dhamma Quote: Seri Cariyapitaka, Buddhavamsa, Milindapanha).” Jakarta: Yayasan Yasodhara Puteri.
Rutger Bregman, 2021. “Human Kind: Sejarah Penuh Harapan,” Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
sumber gambar: https://aktual.com/csis-perebutan-kekuasaan-sebabkan-keretakan-kohesi-sosial-di-masyarakat/
***