Oleh: Jo Priastana
“Imajinasi lebih penting dari Pengetahuan”
(Albert Einstein)
Dalam pembabaran Dharmanya pertama kali yang mengungkapkan Empat Kesunyataan Mulia, Buddha telah memperlihatkan bahwa segi kesosialan juga tak lepas dari kehidupan manusia. Kesunyataan Mulia pertama tentang dukkha misalnya memperlihatkan segi kesosialan manusia itu, seperti: berkumpul dengan yang tidak disukai, dan berpisah dengan yang dicintai adalah dukkha.
Penderitaan yang dibabarkan Buddha dalam empat Kesunyataan Mulia juga bersifat sosial. Begitu pula mengenai cita-cita Bodhisattva yang memiliki ikrar untuk menyelamatkan makhluk yang menderita. Cita-cita Bodhisattva merupakan prinsip moral yang bersifat sosial, altruis, menolong mereka yang menderita dengan kasih sayang (compassion).
Ajaran Buddha tentang etika bersemangat keterlibatan dengan masalah-masalah sosial, karena penderitaan manusia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Sebagaimana juga dengan hukum sebab akibat saling bergantungan (pratitya samutpada) yang menyatakan bahwa segalanya saling tergantung tiada yang berdiri sendiri. Imajinasi sosiologis pantas dikembangkan dalam melihat fenomena penderitaan manusia atau umat manusia demi semua makhluk bahagia.
Penderitaan Berdimensi Sosial
Kesunyataan Pertama tentang dukkha memperlihatkan segi sosial individu secara spontan; bahwa keberadaannya selalu berkait dengan orang lain, bahwa dukkha yang dialaminya justru karena adanya bersama orang lain. Fenonema dukkha itu tidak hanya menyangkut menunjukkan hakekat manusia sebagai makhluk sosial, berkaitan dengan kesosialan manusia. Empat Kesunyataan Mulia tentang dukkha juga dapat dibaca atau diinterpretasikan secara sosial.
Kesunyataan tentang dukkha berarti dukkha dalam makna sosial yakni yang diderita banyak orang. Akhir dukkha bisa diartikan sebagai pembebasan segenap makhluk dari penderitaannya. Sebab penderitaan yang terdiri dari tanha (keinginan) dan avijja (kebodohan) serta lobha (serakah), dosa (kebencian), dan Moha (kebodohan) juga dapat diartikan sebab dukkha yang terjadi secara sosial sebagaimana yang terinstitusionalisasi atau bersifat struktural.
Begitu pula mengenai jalan melenyapkan dukkha yang terdiri dari sila, samadhi dan panna bisa dibaca dalam makna sosial. Buletin Seed of Peace, Vol. 33 No.3, September-Desember 2560/2017, INEB Newsletter, menjelaskan dimensi sosiologis jalan melenyapkan dukkha dari Buddhadharma.
“Sila/etika, this is not only abstaining from harmful behavior, but sila is an expression of solidarity of renouncing individual concerns and working for the benefit of the community. This is how we serve others in our family, community and beyond in ever more appropriate, and mindfull, a non-violent ways”.
“Samadhi/meditation, this is not only about cultivating right mindfulness and calm abiding meditation practice, but it is where we open and learn with our heart, to go beyond our comfort zone, and be with and serve those who are experiencing suffering”.
“Panna/wisdom, this is not only about cultivating the insight to cut through delusion by seeing the inner-relations between our mind, our perception, and the world around us, but it is to act upon that to remove the cause of suffering for oneself and others”.
Perspektif Sosial Pancasila Buddhis
Dengan prinsip kalyanamitta, sahabat spiritual yang merasakan secara empatis penderitaan makhluk hidup dan derita dunia, maka Pancasila Buddhis atau moralitas Pancasila yang terdiri dari “abstaining from killing, stealing, lying, sexual misconduct, and intoxicants:”, perlu memperoleh bacaan baru sesuai konteks masa kini. Hal ini tampak dalam gerakan modern Buddhis Engaged Buddhism yang menginterpretasi moralitas Pancasila dengan problema aktual masa kini yang bersifat sosial-struktural.
“By extending these guidelines beyond an individual’s personal practice to society at large, the socially engaged Buddhist works at once in herself if himself and at the same time for the benefit of others.”
Interpretasi masing-masing sila tersebut adalah: “For example, while we might not be killing outright, we must examine how our own actions might support war, racial violence, or the breeding of animals for human consumption. Regarding the precept to abstain from stealing, we are called to question the moral implications of our participation in capitalism and if the depletion of natural resources, Ending structures of male dominance and the exploitation of women is a natural extension of the precept to abstain from sexual misconduct. And the vow to abstain from false speech naturally raises questions about the false and biased views voiced by mass media and mainstream education. Finally, the fifth precept, to avoid intoxicants, deals nothing short of international peace and justice, since, as Sulak has said “the Third World famers grow heroin, coca, coffee, and tobacco because the economic system makes it impossible for them support themselves growing rice and vegetables”. Such a reinterpretation of the five precepts is an appropriate application of the Buddha’s teachings to modern socioeconomic and political dilemma. (Seed of Peace, Vol. 33 No.3, September-Desember 2560/2017, INEB)
Wawasan Sosial Akar Penderitaan
Ajaran Buddha harus ditempatkan dalam konteks sosial dengan mengembangkan imajinasi sosiologis terhadap fenomena penderitaan atau dukkha yang menjadi keprihatinan Buddha. Buddha mengatakan ada tiga akar dari kejahatan yaitu keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan ketidaktahuan (moha). Akar penyebab penderitaan ini juga bisa dibaca secara sosial untuk membantu dan mengenali bahwa sebab penderitaan yang terjadi dalam diri individu itu juga berkelindan dengan faktor sosial kondisi eksternal.
Dewasa ini wujud utama dari keserakahan adalah konsumerisme. Pembangunan yang bersifat materialistis dan kapitalistik hanya menghadirkan kekosongan spiritual, keterasingan manusia dari dirinya sendiri, sehingga masyarakat terjebak dalam mengatasinya dengan meningkatkan konsumsi. Kelobaan terus membakar diri karena kehidupan manusia berada dibawah kekuasaan pengiklan dan tawaran-tawaran benda, komoditi konsumtif.
Secara sosiologi, kebencian menjadi hasrat yang kuat akan kekuasaan. Tidak heran bila sistem sosial yang eksploitatif dan tidak adil dimana yang kuasa dan kaya menindas yang lemah dan powerless terus saja terjadi dan bahkan dilegitimasi oleh para pemuka yang tidak mengajarkan Buddhisme yang kritis karena mereka juga bagian dari penikmat kekuasaan.
Begitu pula dengan ketidaktahuan (moha) dapat dilihat dalam perspektif sosial. Ketidaktahuan kurangnya asupan pendidikan agama yang kritis-humanis. Pelaku pendidikan Buddhis hendaknya dapat mencermati hal, bagaimana sesungguhnya nilai Buddhadharma itu berlaku dalam masyarakat yang diperantai oleh pendidikan.
Dewasa ini misalnya, dalam pendididikan sekuler dimana sistem kapitalisme memanjakan keserakahan ketika para pelajar hanya ditempa untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja dalam organisasi bisnis dan industri. Anak-anak terjebak dalam pengotak-kotakkan pengetahuan dan tidak lagi mengembangkan metode berpikir kritis yang humanis yang sesungguhnya patut ditumbuhkan dalam pendidikan Buddhadharma. (JP)
***
- REDAKSI MENYEDIAKAN RUANG SPONSOR (IKLAN) Rp 500.000,- PER 1 BULAN TAYANG. MARI BERIKLAN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM
- REDAKSI TURUT MEMBUKA BILA ADA PENULIS YANG BERKENAN BERKONTRIBUSI MENGIRIMKAN ARTIKEL BERTEMAKAN KEBIJAKSANAAN TIMUR (MINIMAL 800 KATA, SEMI ILMIAH)
- SILAHKAN HUBUNGI: MAJA 089678975279 (Chief Editor)
sumber gambar: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8za_eUd-1bY2aCMlZ9rjv7BwL_ceoEtMJIA&usqp=CAU