Oleh: Jo Priastana
“Attitude is a little thing that makes a Big Difference”
(Winston Churchill, 1874-1965, Negarawan Inggris)
Krisis yang menggejala akhir-akhir ini, bukanlah sekedar persoalan yang menyangkut politik ataupun ekonomi, namun jauh menyentuh ke dalam persoalan yang lebih dalam dan substansial yakni krisis moralitas. Ada kondisi faktual yang tak terbantahkan, bahwasanya kita semua tengah memasuki krisis moralitas yang tercermin di berbagai bidang kehidupan, sosial ekonomi dan politik sehingga menimbulkan gelombang aksi perubahan, demonstrasi dan unjuk rasa dari berbagai unsur masyarakat termasuk para aktivis muda, kalangan terdidik dan terpelajar.
Tampaknya bermacam krisis moralitas yang menjadi fenomena sosial itu juga tersebutkan dan mencakup apa yang dikatakan sebagai sepuluh perilaku buruk (dasa akusala kamma) dalam Buddhadharma. Sepuluh perilaku buruk yang dikemukakan Buddha terdiri dari: pembunuhan, pencurian, asusila, kebohongan, hedonisme dalam makan minum yang memabukkan, kebohongan, fitnah, ucapan kasar, omong kosong, keserakahan, itikad jahat, dan diliputi pandangan salah atas kebenaran sejati.
Krisis moralitas dalam masyarakat ini adalah realitas yang tak terbantahkan dan menjadi persoalan “human being” atau kemanusiaan, sehingga menjadi bibit berbagai masalah sosial. Manusia yang baik tentu memiliki filter yang baik berupa nilai moral dan etika yang bisa bersumber dari ajaran agama, maupun nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat yang masih lestari dijaga komunitas, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun, manakala filter itu runtuh maka yang menjelma adalah fenomena keburukan manusia dalam hura-hura dan huru-hara tak ada lagi hir dan ottapa rasa malu dan akibat rasa salah akibat perbuatan jahat.
Paradigma Baru Buddhadharma
Thomas Kuhn (1922-1996), mengatakan, karena krisis itulah muncul paradigma baru dan menumbuhkan revolusi pemikiran. Cara pandang baru sebagai paradigma yang melandasi tindakan aksi untuk pembaharuan reformasi dan revolusi dimungkinkan terjadi karena adanya krisis, seperti krisis di tahun 1998 yang menghasilkan reformasi memberantas KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).
Begitu pula dengan aksi-aksi unjuk rasa, demonstrasi yang digerakkan kalangan muda, yang terjadi di akhir Agustus 2025 ini, yang melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” oleh para aktivis muda yang kiranya juga untuk menjaga agar tidak cemas menatap seratus tahuan Indonesia Emas 2045. Paradigma baru lahir karena adanya rasa empati yang menumbuhkan kesadaran kolektif menuju solidaritas bersama, bahwa kita senasib dan sepedulian.
Di tengah kesenjangan sosial yang semakin melebar itu, dimana jurang kaya-miskin semakin dalam, empati sangat perlu diketengahkan terutama teruntuk mereka yang berada di garis kemiskinan. Bila tidak, maka rasa marah dan gusar karena tak ada rasa hormat terhadap yang dilanda kesusahan akan memuncak menjadi aksi unjuk rasa, demonstrasi, mengundang kerusuhan. Rasa Empati semakin perlu ditumbuhkan untuk turut merasakan apa yang diderita rakyat, dan dalam pendidikan kewarganegaraan, empati harus menempati yang utama dalam kurikulum sekolah.
Dalam sejarah Buddha Gautama, karena adanya krisis kehidupan di bidang moral dan spiritual pulalah yang menyebabkan munculnya Buddhadharma. Ketika zaman Siddharta Muda di India lebih 2500 tahun lampau dimana corak kehidupan religius yang didasari moralitas telah tidak lagi menentu arah, maka tampillah Buddha Siddharta. Buddha yang mengetengahkan ajaran dan memperjuangkannya secara radikal nilai-nilai tentang empati, solidaritas, kesetaraan dalam metta (cinta kasih), karuna (welas asih), mudita (simpati-empati) dan upekkha (seimbang, setara).
Buddha Gautama hadir membawa perubahan. Buddha hadir dengan paradigma baru dan melakukan revolusi pemikiran dan tatanan perilaku. Buddha hadir dengan paradigma baru, menumbuhkan spiritualitas baru yang memberikan denyutan dan gairah, dinamika luar biasa bagi tatanan perilaku bermoral dan perjalanan kehidupan yang sebenarnya, baik dalam tataran personal maupun dalam tataran sosial-politik dan terus berkembang pada abad-abad berikutnya.
Sang Buddha melakukan aksi nyata, menemui mereka yang bermasalah dan memberikan pengajarannya yang egaliter, solidaritas, empati. Buddha mewartakan dharmanya kepada segala kalangan baik para penguasa, raja-raja, pemimpin politik untuk tumbuhnya tatanan kehidupan masyarakat yang baik demi terwujudkan kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan.
Buddhadharma Sarat Empati
Kini, di tengah menggejalanya berbagai krisis yang melanda bangsa, yang sumbernya bisa berpangkal pada moralitas, maka peran aktivis muda Buddhadharma sangat diharapkan. Peran aktivis Buddhis yang berdasar pada etika agama Buddha untuk mengatasi krisis moralitas bangsa dan menghadirkan pembaharuan dalam tatanan kehidupan moral masyarakat ke arah yang baik sebagaimana cita-cita berbangsa dan bernegara.
Buddha Gautama sendiri merupakan seorang pembaharu pada zamannya dengan ajaran Dharmanya dan seruannya agar kehidupan didasari oleh moralitas dan etika. Dengan cinta kasih dan kasih sayang kepada segenap makhluk untuk terbebas dari lingkaran krisis penderitaan yang tak putus-putusnya, Sang Buddha menyebarkan Dharmanya yang sarat dengan nilai-nilai etika, yang mengandung daya empatis, radikal, emansipatoris, humanitas dan solidaritas terhadap sesama.
Dengan empati yang sangat dalam, yang mampu menyelami penderitaan manusia yang disebabkan oleh sumber kriris moralitas itu, Buddha menyerukan bahwa kehidupan hanya dapat berdiri tegak dan maju dengan berlandaskan moral dan etika. Keprihatinan dan empati Buddha yang maha besar terhadap penderitaan manusia itulah yang menggerakkan jiwa kepedulian dalam moralitas sosial yang tak putus-putusnya sepanjang kariernya sebagai Buddha.
Empati seseorang mampu dengan sepenuh hati merasakan penderitaan orang lain, krisis yang dialami lingkungan dan masyarakat. Lewat empati pula seseorang diajak untuk mengerti, mempelajari dengan sebenarnya apa penyebabnya, menumbuhkan peduli, jujur dan menemukan makna, kesungguhan, ketulusan, kesederajatan serta bertindak guna turut mengatasinya.
Empati harus ditumbuhkan sejak dini, terutama pada anak-anak sekolah, dan di sinilah peran besar sekolah-sekolah Buddhis, guru-guru Buddhis serta badan, lembaga, organisasi Buddhis yang bergerak di kalangan muda, pendidikan dan pembabaran dharma. Peran agama Buddha yang penuh empati dalam mengatasi permasalahan perilaku yang tidak bermoral atau beragam perbuatan buruk tercermin dalam prinsip etika Buddhadharma dalam kitab suci Dhammapada 183:
“menghindari kejahatan, melakukan kebaikan dan membersihkan hati dan pikiran”. Prinsip etis-spiritual ini adalah juga cerminan moralitas Pancasila Buddhis, seperti mengatasi keburukan dengan mengaktifkan kebaikan bekerja, tidak membunuh karena rasa kemanusiaan bekerja.
Begitu pula dengan prinsip etis dan dengan tindakan yang empati, yang berarti perasaan simpati dan perhatian kepada keberadaan orang lain, khususnya kepada sesama saudara yang menderita. Empati terjadi ketika pengamat berfokus pada kebutuhan dan emosi dari korban, mereka yang sedang dilanda kesusahan, kesulitan ekonomi-sosial. Dengan empati akan meningkatkan motivasi altruistic untuk menolong (Batson, 1998).
Kita akan memiliki kekaguman pada perilaku menolong dengan empati yang altruistik ini. Bukankah tindakan empatis-altruistik inilah yang dilakukan oleh para Bodhisattva dengan mahati-dananya, pengorbanan keakuannya? Bodhisattva yang mengembangkan solidaritas dan mewujudkan sikap alturis, kepedulian terhadap mereka yang menderita dalam beragam perilaku menolong dan pengorbanan (dana) yang tanpa-pamrih.
Perilaku menolong yang empatis itu juga ditekankan oleh Konfusius (551-479 SM), orang bijak dari China. Dalam kitab Lun Yu, Konfusius menyebut konsep Ren yang dapat diartikan “mengasihi orang lain atau berbelas kasih”.
Sikap altruis ini selaras dengan Kaidah Kencana: “Apa yang tidak kauinginkan bagi dirimu sendiri, jangan kaulakukan pada orang lain, jika kau ingin tegak berdiri, tolong orang lain mencapainya, jika kau ingin sukses bantu orang lain mencapainya”.
Bila empati luntur seperti banyak terjadi para pejabat dan pemimpin yang memiliki kekuasaan atau absennya empati pejabat publik maka dengan sekejap bisa berubah menjadi akar perlawanan sosial dan keamanan sampai memakan korban. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melangit dan ketidakpastian pekerjaan, sikap elite yang dirasa jauh dari empati adalah bahan bakar yang mudah tersulut menjadi perlawanan rakyat menghanguskan rumah dan harta benda pejabat dan kerusuhan sosial.
Paradoks Empati Pejabat dan Orang Baik
Untuk itu, perlu ditumbuhkan rasa empati dan solidaritas dalam diri sang perjabat dan orang baik yang selama ini diam saja. Para pejabat segeralah berubah, cerdaskan otaknya kemanusiaannnya dan bukan naluri memburu gelar artifisial. Neurosains telah membuktikan bahwa otak manusia bersifat plastisitas, artinya otak manusia memiliki kemampuan berubah.
Kondisi ini berlaku bagi otak pejabat atau siapa saja terutama yang memiliki status sosial untuk kepentingan publik. Sebelum menjadi pejabat publik, ketua organisasi sekecil apa pun, banyak tokoh dikenal ramah, peduli, dan jadi pembela terdepan ketidakadilan. Mereka tidak hanya baik, tetapi juga cerdas, berani, dan tentu saja berpendidikan.
Namun, sayang setelah mereka berada di jalur kekuasaan, seperti menjadi pejabat dan politisi atau status sosiak tertentu, banyak di antara mereka menjadi berbeda. Citra menjadi sangat penting bahkan gelar pendidikan tinggi pun diburu perlu menghiasi dan mendekorasi namanya seakan tidak percaya diri sebagai pengabdi rakyat. Cara mereka memposisikan diri dalam masyarakat menjadi berbeda dengan saat sebelum menjabat. Inilah paradoks pejabat dengan kekuasaannya.
Paradoks kekuasaan pejabat yang disampaikan profesor psikologi Universitas California Berkeley, Amerika Serikat, Dacher Keltner, dalam bukunya “The Power Paradox” (2016). Profesor ini mengatakan, seseorang juga memperoleh kekuasaan melalui empati, kepedulian, dan kontribusi kepada orang lain. Namun, setelah berkuasa, mereka cenderung tidak lagi berpegang dengan nilai-nilai yang dulu mereka pegang. Kekuasaan mengikis empati yang dulu mereka miliki. Kekuasaan yang semula diperjuangkan dengan niat suci malah menggeser nilai moral yang diyakini.
Setelah menggengam kekuasaan, para pejabat, pemimpin, pemegang kuasa, lebih banyak menampilkan perilaku dominatif, manipulatif, dan hilang empati. Karenanya bisa dimengerti kalau Lord Acton, pada abad ke-19 mengatakan, kekusaan cenderug korup alias buruk dan kekusaan yang absolut niscaya korup absolut. Pernyataan yang tidak dapat disangkal bila melihat demontrasi anak dan rakyat Indonesia bulan Agustus 2025 lalu, meski kita yakini juga tidak semua para pejabat atau politisi kita begitu.
Peran moralitas dan kehidupan yang beretika dengan nilai empati dan solidaritas itulah yang perlu dibangunkan dan diciptakan dalam masyarakat. Pelaksanaan moralitas dan etika buddhis yang beranjak dari kesadaran murni, moralitas mandiri yang bebas dari segala kekotoran batin, bebas dari lobha, dosa dan moha, serta tumbuhnya kasih sayang, rasa empati, kepedulian dan solidaritas sosial guna mengatasi fenomena kemerosotan moralitas masyarakat dan para pejabat pemegang kekuasaan.
Menegakkan moral dengan empati dan solidaritas merupakan pesan dan peran agama termasuk Buddhadharma yang sarat dengan sifat empatis (brahmavihara) dengan orang-orang baiknya untuk menciptakan lingkungan yang baik. Ada kutipan dari filsuf sains, fisikawan Albert Einsitein (1879-1955) yang berbunyi “The word will not be destroyed by those do evil, but by those who watch them without doing anything.”
Kutipan itu kira-kira mengatakan dunia tidak akan hancur oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang melihat kejahatan tanpa berbuat apa-apa.
Sejalan dengan itu, ada kutipan dari negarawan Irlandia, penulis, Ermund Burke (1729-1797) yang berbunyi: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” Bahwa satu-satunya hal yang diperlukan bagi kemenangan sebuah kejahatan adalah orang-orang baik yang tidak melakukan apa-apa.
Di tengah krisis kemerosotan moralitas tidak pantas orang-orang baik diam saja, tidak pantas para cendekiawan agama, cendekiawan Buddhis yang baik dan berilmu diam saja seakan tak memiliki empati. Mari berbuat sesuatu yang mencerminkan rasa empati-dan solidaritas untuk mereka. Apakah orang-orang baik sungguh tidak tahu dan menutup mata bahwa rakyat sedang menderita dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Kalau demikian, tidakkah paradoks juga terjadi pada orang-orang yang dikatakan baik itu? (JP) ***
BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA).
Sumber gambar: Meta AI