Oleh: Jo Priastana
“Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan,
bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis,
bukan pula milik suatu adat-istiadat tertentu,
tetapi milik semua dari Sabang sampai Merauke.”
(Soekarno, Presiden RI Pertama)
Dengan dasar negara Pancasila yang menempatkan Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler mencerminkan kehidupan beragama yang moderat, atau apa yang kini dikenal sebagai moderasi beragama. Moderasi beragama mengatasi kutub-kutub ekstrim dalam sikap beragama, atau sikap-sikap beragama yang tidak berlebihan.
Sikap moderat dalam beragama akan mampu menjaga persatuan bangsa, memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Sikap moderat mengatasi kondisi yang beragam dari masyarakat Indonesia, tidak menegasikan identitas masing-masing. Dengan sikap moderat, keragaman identitas menjadi energi yang memperkuat persatuan bangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan kerukunan.
Dalam sikap moderat akan terjalin sinergi diantara segenap anak-anak bangsa dengan beragam identitasnya. Dalam konteks Buddhadharma, moderasi beragama sesuai dengan ajaran Buddha dan merupakan cermin dari filosofi jalan tengah Buddhadharma, sikap moderat yang tidak terpaku pada sikap-sikap ekstrem. Dalam perspektif Buddhadharma, sikap moderat dapat mendasari pendidikan dalam merawat identitas dan kebangsaan Indonesia.
Relasi Negara dan Nilai Buddhisme
Energi segenap bangsa diperlukan untuk merawat keragaman dan meneguhkan persatuan. Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam dan keberagaman memerlukan energi untuk merawat dan menjaga persatuan. Energi yang tumbuh dari kebersamaan segenap anak bangsa yang menumbuhkan kebersamaan, toleransi dan solidaritas.
Sila pertama Pancasila yang mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa menempatkan agama sebagai fondasi kehidupan dan tidak memisahkan negara dengan agama. Agama berperan penting dalam menjaga Negara. Pendahulu bangsa menggariskan konsep hubungan agama dan negara yang tergambar dalam Pancasila. Agama dan negara saling mengisi, menguatkan, dan bahu-membahu. Negara menjamin kebebasan umat beragama, begitu pula agama mengajarkan cinta Tanah Air.
Cinta Tanah Air dan nasionalisme juga menjadi peran agama untuk menumbuhkannya. “Religion becomes an important factor in nationalist sentiment and nation formation when it is able to play some sort of differentiating role for the nation.” (Barker, 2009, p.31).
Buddhadharma juga turut mempromosikan untuk cinta Tanah Air dan semangat kebangsaan dalam Nasionalisme. “Regarding Buddhism as part of their indigenous heritage, Buddhist developed national pride. In Sri Lanka and Burma, Buddhism was identified with the history of the nation, and thus this religion was promoted as a tool to defend the nation against Westen colonialism.” (Buddhism and Nationalism, Volker Grabowsky, 2018).
Dalam masa-masa sulit yang dihadapi negara, seperti perang misalnya, nilai-nilai Buddhisme juga sepantasnya mendukung keberlangsungan negara. Semangat kebangsaan dalam menjaga negara membutuhkan patriotisme dan sikap cinta tanah air. Untuk itulah, dalam Zen Buddhism diungkapkan tentang kesatuan manusia dengan lingkungannya, dengan profesinya, kesatuan warga negara dengan negaranya dan dengan lingkungannya, termasuk cinta tanah air, nasionalisme dan rasa kebangsaan.
Kesatuan dengan lingkungan, negara dan bangsa memupuk sikap kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme membela tanah air. Cinta tanah air terwujud dalam sikap patriotisme bela negara ketika negara membutuhkan, seperti perang merebut kemerdekaan dari kolonialisme. Kesertaan dan perang sebagai wujud patriotisme cinta tanah air tidak terelakkan ketika diri telah menyatu dengan identitas kebangsaan.
Rasa kesatuan dan nasionalisme mengatasi perbedaan identitas. Harada Sogaku (1870-1961), the abbot of Hossin-ji, made the identification between Zen and War complete and explicit: “Forgetting (the difference between) self and others in every situation, you should always become completely one with your work. (when ordered to) march – tramp, tramp; (when ordered to) fire – bang, bang; this is the clearest expression of the highest Bodhi-wisdom, the unity Zen and war.” (Ken Jones: 2003: 152 dan Victoria, Brian. “The Modern State and Welfare: Is There a Buddhist Position?”, Anthology of Fo Kuang Shan International Buddhist Conference, 1990:65).
Pendidikan Kebangsaan
Rasa kebangsaan penting ditumbuhkan melalui pendidikan. Melalui tumbuhnya bahasa persatuan, bahasa lingua franca, bahasa yang digunakan sebagai perantara di Nusantara, rasa kebangsaan dan nasionalisme itu dapat ditumbuhkan. Rasa kebangsaan yang digerakkan oleh pemuda-pemuda Indonesia dalam Kebangkitan nasional 1908 yang memiliki kemauan dan visi yang kuat untuk membawa bangsa pada tujuan yang jelas dan nyata.
Gerakan inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan yang lebih besar. Para pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda bersatu menyatakan dalam Sumpah Pemuda 1928 dengan menyatakan: Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan bernegara satu, negara Indonesia.
Baik Kebangkitan Nasional 1908 maupun Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan bahwa identitas sebagai Indonesia itu merupakan proses belajar sosial. Identitas Nasional bukan seolah-olah terbentuk begitu saja dengan sendirinya. Karena itu, identitas nasional itu pun perlu dijaga dan dirawat seperti misalnya melalui pendidikan. Sekolah sebagai komponen pendidikan harus mengajarkan dan mencerminkan nasionalisme agar kesadaran atau identitas kebangsaan Indonesia tetap tumbuh dan berkembang.
Sebagai institusi pendidikan, sekolah berperan penting didalam menanggapi fenomena perubahan sehubungan dengan nasionalisme, rasa persatuan, dan identitas kebangsaan. Identitas bangsa Indonesia yang dulu dan sekarang tentunya berbeda. Dulu, dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang relatif stabil, identitas sebagai Indonesia bisa jadi lebih mudah ditangkap. Sebaliknya, di masa kini dengan dinamika sosial masyarakat yang berkembang dan dipengaruhi teknologi digital, identitas tersebut berubah karena semakin banyak hal yang memengaruhinya.
“Untuk dapat memahami budaya Indonesia, identitas Indonesia, tentunya tidak bisa sendiri. Jadi, perlu dilakukan lewat sistem pendidikan untuk melihat pola tetap, tetapi juga perubahan pada identitas budaya Indonesia. Namun, pendidikan yang dimaksud tidak berarti mendikte, tetapi bersama-sama diajak membentuk identitas,” Kata Guru Besar Bidang Ilmu Filsafat Antonius Sudiarja SJ saat seminar pembukaan Dies Natalis Ke-54 STF Driyarkara berajuk “Menggali Indonedia, Mengerti Kita”, Sabtu (25/2/2023).
Pendidikan berperan besar dalam merawat identitas satu bangsa Indonesia. Risa Permata Deli, pendidik dan Direktur Pusat Representasi Sosial Jakarta serta pengajar di Universitas Indonesia menyinggung adanya ungkapan bahwa, bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman ini hanya dengan mengatakan “Saya Indonesia” seolah-olah telah menyelesaikan masalah. Padahal, Indonesia itu tidak dibentuk dengan sendirinya. Namun, ada upaya berpikir yang dilakukan. Untuk membentuk identitas bangsa, perlu dilakukan hingga menjadi kultur atau praktik sehari-hari yang lalu menjadi pola yang dikenal sebagai identitas. Pemerintah dapat dengan sadar menggunakan sistem pendidikan dan bahasa untuk membentuk, identitas bangsa (K/27/2/2023).
Pendidikan sangat penting dalam menumbuhkan kepribadian nasional. Dalam pandangan Driyarkara (1913-1967, filsuf dan tokoh pendidikan Nasional), “kepribadian nasional terkait dengan kebudayaan nasional tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan atau dibudayakan melalui pendidikan. Hal ini bisa dimulai dengan pendidikan budaya lokal dengan menggali nilai-nilai yang memberikan gambaran manusia yang dicita-citakan atau kepribadian sempurna.” (JP) ***
BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA).