Oleh: Jo Priastana
“We know through painful experience that freedom is never voluntarily
given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed”
(Martin Luther King, Jr, 1929-1968, American Human Rights Activist)
Manusia berada di suatu daerah dengan kumpulannya dan adanya pemerintah. Tanpa negara dengan pemerintahannya, sebenarnya manusia tidak dapat eksis. Pemerintah sering dipandang sebagai orang tua pelindung rakyatnya. Seturut evolusi masyarakat dan perkembangan pemerintahan, keberadaan seseorang sejak lahir memperoleh bantuan, perlindungan, subsidi dari pemerintah melalui sarana-sarana yang dibangunnya untuk kepentingan, kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Rakyat juga kerap mendukungnya, mengglorifikasikan negaranya, seperti ketika negara melakukan peperangan terhadap negara lainnya. Rakyat dan pemerintah tidak terpisahkan, agama dan pemeluknya tidak terpisahkan. Begitu pula agama dengan pemeluknya dan negara dengan pemerintahannya tak terpisahkan. Satu sama lain saling mendukung dan memerlukan. Agama memperoleh perlindungan negara dan negara memperoleh legitimasi dari agama.
Hubungan agama dan negara bersifat simbiosis-mutualis, tepatnya. Ada penasehat dari agama dalam negara dan negara memberikan perlindungan akan keberadaan agama. Lalu bagaimana kalau sang pelindung, negara dengam pemerintahannya ternyata memerangi rakyatnya yang beragama? Sejarah mencatat adanya peristiwa pengejaran orang-orang beragama dan perusakan tempat ibadah yang seringkali terjadi dari dinasti ke dinasti.
Pengejaran Oleh “Tiga Wu dan Satu Tsung”
Hubungan yang tidak harmonis antara negara dan agama seperti itu pernah terjadi di Cina. Banyak faktor dan penyebabnya, bisa datang dari kalangan agama dan dari negara. Di Cina, agama Buddha pernah mengalami hubungan tidak harmonis seperti itu, yang berkelindan pula dengan agama asli Cina dan sistem-sistem kepercayaan seperti Konfusianisme dan Taoisme. Akibatnya, pengejaran oleh aparat negara dialami oleh penganut Buddha di Cina.
Terhadap peristiwa yang terjadi dalam sejarah itu, orang Cina biasanya menyebut para pengejar Buddhis dengan nama “Tiga Wu dan Satu Tsung.” Tiga pengejaran diantaranya terjadi pada masa pemerintahan kaisar-kaisar dengan nama anumerta yang mengandung kata wu, dan yang keempat menjadi “Satu Tsung” terjadi pada masa Dinasti Chou. (Daisaku Ikeda, “Bunga Buddhis Cina,” Jakarta: PT Indira, 1982, Hal: 161-172).
Tiga Wu, terdiri dari pengejaran yang terjadi di bawah Kaisar T’ai-wu dari Dinasti Wei Utara, Kaisar Wu dari Dinasti Chou Utara, dan Kaisar Wu-tsung dari Dinasti T’ang. Sesungguhnya masih banyak lagi yang dialami masyarakat Buddhis di Cina daripada pengejaran dan gangguan yang dilakukan oleh “Tiga Wu dan Satu Tsung” itu saja. Masing-masing pengejaran “Tiga Wu” di Cina berlangsung ketika penguasa sedang melakukan operasi militer, terlibat dalam peperangan, dimana dalam pandangan negara, agama saat itu hanya menjadi beban pemerintah saja.
Dinasti Wei Utara dan Kaisar T’ai-wu
Pengejaran pertama terjadi pada masa pemerintahan Kaisar T’ai-wu dari Dinasti Wei Utara. Kaisar T’ai-wu naik takhta pada tahun 424. Selepas naik takhta, ia menyerang daerah Shensi untuk memperluas wilayah kerajaannya ke arah barat. Kaisar yang berkuasa ini menjadikan Taoisme sebagai agama negara yang resmi. Tak lama kemudian ia mengambil langkah menindas agama Buddha, yang merupakan saingan utama Taoisme.
Pada tahun 438 ia mengeluarkan pengumuman resmi yang memerintahkan agar semua bhiksu Buddhis di bawah usia lima puluhan tahun kembali ke kehidupan sekuler. Lalu, pada tahun 446 bulan ketiga secara resmi ia memerintahkan pembasmian agama Buddha. Menurut maklumat yang dikeluarkan ketika itu, setiap orang yang dinyatakan bersalah karena telah membuat sebuah patung Buddha akan dihukum mati bersama segenap keluarganya.
Pada waktu yang bersamaan, para pejabat setempat diperintahkan untuk membakar dan merusak semua kuil Buddhis, patung-patung dan naskah-naskah di dalam daerah kekuasaan mereka, sedangkan semua bhiksu Buddhis, tanpa menghiraukan usia mereka, dibunuh. Catatan zaman itu mengungkapkan bahwa sesungguhnya divisi tentara setempat dikirimkan untuk merampas dan membakar kuil-kuil Buddhis, sedangkan segenap bhiksu dan bhiksuni dipaksa kembali ke kehidupan sekuler.
Mereka yang mencoba melarikan diri atau bersembunyi dikejar dan ditangkap; kepala mereka dipenggal dan dipertontonkan sebagai peringatan bagi penduduk. Jadi penganiayaan itu benar-benar berat sekali dan sampai ke akar-akarnya. Konon, sebagai hasilnya, di seluruh wilayah Wei Utara tidak dapat ditemukan sebuah kuil Buddhis atau seorang bhiksu, bhiksuni sekalipun. Faktor apa yang kiranya menyebabkan pemerintah melancarkan penindasan Buddhisme yang begitu ganas?
Selain mungkin hasutan penasehat agama dari Taoisme yang merupakan saingan Buddhis, adalah kenyataan bahwa biara-biara Buddhis dianggap sebagai badan-badan yang kurang menguntungkan dan tidak produktif dalam masyarakat dan para biarawan adalah penghindar dinas wajib militer. Dari kacamata negara Cina, khususnya pada masa perang, bhiksu-bhiksu Buddhis yang melantunkan sutra-sutra dan mengajarkan doktrin agama asing tidak lebih dari sekedar penganggur-penganggur yang menikmati hak istimewa dan tidak menyumbangkan apa pun bagi masyarakat.
Dinasti Chou Utara dan Kaisar Wu
Kenyataan ini menjadi jelas ketika terjadi pengejaran “Tiga Wu” kedua, yang dilakukan oleh Kaisar Wu dari Dinasti Chou Utara, yang memerintah di Cina Barat Laut sejak tahun 557 sampai 581. Kaisar Wu naik takhta pada tahun 560 ketika usianya delapan belas tahun. Di tahun 574, pada hari ketujuh belas bulan kelima tahun kamariah, Kaisar Wu mengumumkan surat perintah yang melarang adanya agama-agama Buddhis dan Taois.
Laporan-laporan menyebutkan bahwa kuil-kuil yang usianya beberapa ratus tahun diratakan dengan tanah, patung-patung Buddhis dipunahkan, naskah-naskah dibakar, dan sekitar tiga juta bhiksu dan bhiksuni dikembalikan pada kehidupan sekuler walaupun angka tersebut sulit dipercaya. Pengejaran yang dilakukan oleh Kaisar Wu dari Dinasti Chou Utara serasa aneh oleh karena bukan hanya memukul Buddhisme, tetapi juga pesaing Buddhisme, yaitu Taoisme.
Konon perunggu yang diperoleh dari peleburan-peleburan patung-patung Buddhis dipergunakan untuk mencetak mata uang baru. Kejadian ini mengingatkan kita tatkala pemerintah Jepang menyita lonceng-lonceng dari kuil-kuil Buddhis di seluruh negeri selama Perang Pasifik, lalu meleburnya untuk dipergunakan dalam produksi senjata. Kaisar Wu merasa perlu mengorganisasikan seluruh penduduk negeri untuk mendukung tentaranya dalam menyerang negara Ch’i Utara.
Kebutuhan akan perang itu menjadikan organisasi-organisasi keagamaan harus ditindas sedangkan anggota-anggotanya harus dikembalikan ke kehidupan awam agar mereka dapat diikutsertakan dalam perang. Serangan Kaisar Wu memang berhasil. Ia menghancurkan musuh pada bulan akhir 576. Pada bulan pertama tahun 577 kaisar sendirilah yang memasuki ibukota Ch’i Utara, yaitu Yeh. Di sana ia mendekritkan penindasan bagi Buddhisme di daerah yang baru diduduki, yaitu Ch’i Utara. Hasilnya, pengejaran terhadap Buddhisme mempengaruhi seluruh daerah Cina Utara sehingga dalam beberapa saat semua bekas-bekas agama Buddha lenyap dari daerah itu. Pengejaran ini terjadi ketika pada zaman ketika Ch’i sedang giat-giatnya di daerah Cina Selatan, dan tatkala Buddhisme di Cina Utara, khususnya di daerah kekuasaan Ch’i Utara sedang berkembang dengan sangat suburnya. Maka pengejaran itu merupakan nasib sial yang menerpa mendadak dan mengerikan bagi agama Buddha di Cina.
Dinasti T’ang dan Kaisar Wu-tsung
Pengejaran terhadap para Buddha oleh “Tiga Wu” yang ketiga, yang terjadi di bawah Kaisar Wu-tsung dari Dinasti T’ang. Ini banyak persamaannya dengan pengejaran oleh dua Wu di atas. Bahkan pengejaran Wu-tsung jauh lebih rumit dan skala pengejarannya jauh lebih besar. Hal itu berlangsung ketika dinasti yang sibuk dengan perang dan pemberontakan tersebut hampir mendekati akhir pemerintahannya, dan pengejaran itu benar-benar melemahkan Buddhisme.
Akibatnya agama tersebut tidak pernah kembali dengan semangat sebelumnya. Pusat-pusat Buddhisme di bagian selatan yang sampai saat itu masih lolos dari ganggunan, semuanya terkena. Tahun 842, Kaisar Wu-tsung yang menjadi pendukung ajaran Taois dan terhasut oleh pemimpin Taoisme mengeluarkan maklumat yang memerintahkan penertiban bhiksu dan bhiksuni Buddhis serta mempermaklumkan bahwa kekayaan, atau milik badan Buddhis seperti gudang gandum, ladang atau kebun harus diserahkan kepada para pejabat pemerintah.
Pada tahun berikutnya, semua orang yang baru memasuki kehidupan bhiksu diperintahkan ditangkap. Akibatnya, sekitar tiga ratus orang bhiksu atau lebih yang baru ditahbiskan ditahan dan dikirim ke Ch’ang-an untuk dihukum. Akhirnya dikeluarkan sebuah perintah untuk melebur semua patung dan peribadatan Buddhis yang terbuat dari perunggu. Logam itu dipergunakan untuk pembuatan mata uang baru, sementara patung besi dijadikan pembuat alat pertanian.
Patung emas, perak atau campuran timah hitam dan putih diambil alih oleh gudang-gudang pemerintah. Kaisar Wu-tsung meninggal pada usia riga puluh tiga tahun. Penggantinya, Kaisar Hsuan-tsung justru mengambil tindakan yang sebaliknya, menghentikan gerakan anti-Buddhis dan membantu agama Buddha agar dapat dibangun kembali. Ada pasang surut hubungan agama dan negara, karena pada masa Dinasti T’ang (618-907) dikenal juga sebagai zaman keemasan agama Buddha.
Dinasti Chou dan Kaisar Shi-tsung
Keempat pengejaran besar-besaran terhadap Buddhisme, yaitu oleh “Satu Tsung” dilakukan pada tahun 955 oleh Kaisar Shih-tsung dari Dinasti Chou. Yang berkuasa pada 951-960 berada pada zaman kekacauan politik setelah runtuhnya Dinasti T’ang pada tahun 907. Berbeda dengan pengejaran sebelumnya, pengejaran pada masa ini bukan untuk membasmi agama Buddha secara tuntas, melainkan untuk mengubah dan mengatur serta membawa Buddhisme langsung di bawah kendali pemerintah.
Tindakan itu berupa larangan pentahbisan bhiksu dan bhiksuni yang dilakukan sendiri, mendirikan sejumlah program pentahbisan yang diakui secara resmi, dan mengumumkan bahwa orang yang ingin memasuki kehidupan bhiksu Buddhis harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Tambahan pula dilarang mengadakan kebaktian pada malam hari dan dilarang mendirikan kuil-kuil baru.
Kuil yang belum diakui secara resmi harus ditiadakan atau digabung dengan kuil-kuil yang sudah mendapat pengakuan resmi. Gerakan itu tergolong pengejaran Buddhis secara besar-besaran karena dari sudut pandangan para pengikut dan pelaku Buddhis, tindakan itu sungguh menghambat kebebasan bergerak. Tindakan Dinasti Chou menunjukkan bahwa Dharma Buddhis harus tunduk pada hukum kaisar Cina. Agama tunduk pada Negara.
Introspeksi Agamawan
Memeriksa sejarah tentang pengejaran terhadap Buddhisme di Cina, menunjukkan bahwa dalam banyak hal pengejaran itu juga disebabkan oleh adanya pertentangan atau persaingan antara Buddhisme dan agama-agama atau sistem-sistem berpikir tradisional di Cina yang lebih kuno, khsususnya Konfusianisme serta Taoisme. Negara terpengaruh oleh persaingan antara agama dan tergantung pada pembisik dari penasehat agama yang disukainya.
Dalam semua kasus kita melihat bahwa adanya beberapa orang penasehat Taois atau Konfusian yang berpengaruh dan dekat dengan penguasa, yang membujuknya supaya meningkatkan kegiatan anti Buddhis. Hal ini juga memberi keterangan penting mengenai hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Cina tradisional.
Penting juga dicermati bahwa pada masa itu, Buddhisme Cina memperlihatkan tanda-tanda kemerosotan moral dan spiritual. Buddhisme semakin bersifat keduniawian, oleh karena kuil-kuil dan kelompok agama ini mengumpulkan kekayaan yang tersembunyi dan menjadi tempat untuk menghindari perpajakan atau dinas wajib militer. Buddhisme dipandang bukan lagi menjadi kumpulan orang-orang yang secara jujur mencari pemahaman agama.
Maka dalam satu hal, masyarakat Buddhis sendiri yang mengundang campur tangan pemerintah karena mengabaikan semangat agama yang sebenarnya. Sebuah pelajaran dari sejarah yang mungkin ada manfaatnya di masa kini, khususnya pelajaran dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antar agama dan agama dengan negara! (JP)
BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA).
https://www.idntimes.com/science/discovery/angga-kurnia-saputra/fakta-sejarah-tiongkok-yang-jarang-diketahui-orang-c1c2