Salah Kaprah Asian Values

Home » Artikel » Salah Kaprah Asian Values

Dilihat

Dilihat : 13 Kali

Pengunjung

  • 0
  • 3
  • 38
  • 33,967
Pic 1 Salah Kaprah

Oleh: Gifari Andhika Ferisqo 方诸德

 

Pada mulanya ide mengenai relativisme budaya diciptakan oleh kelompok filsafat sophist, yang secara umum menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya setempat, seperti tradisi asli setempat, agama, ideologi politik dan ekonomi. Di dunia Barat yang menganut nilai-nilai individualisme dan legalisme, dinilai tidak cocok oleh mayoritas masyarakat di negara-negara di Asia dan cenderung dinilai mengancam dinamisme ekonomi dan tatanan sosial. Maka sejak itu, kalangan pemikir Asia, mulai merancang prinsip-prinsip dasar pemikiran yang disebut sebagai Asian values, yang sering dikaitkan dengan disiplin, kerja keras, kesederhanaan, pencapaian akademik, keseimbangan kebutuhan individu dan masyarakat, dan hormat pada negara.

 

Apa itu Asian Values?

Pada tahun 1970-1990an, para pemimpin Asia terutama Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew (李光耀) yang mendorong konsep Asian Values sebagai identitas politik yang membedakan antara peradaban Timur dan Barat. Mayoritas orang di negara-negara Barat percaya pada kebebasan dan liberalitas, sedangkan orang-orang di negara-negara Timur percaya pada kolektivitas.

Tiongkok juga memilki pandangan tersediri tentang Asian Value, yang disebutkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 1993 menyatakan bahwa: “Mengakui di samping hak asasi manusia bersifat universal, haruslah dipahami dalam konteks yang dinamis dan dalam proses pembentukan norma-norma (internasional) yang selalu berkembang, dengan memperhatikan kekhasan regional dan nasional serta beragam latar belakang sejarah, budaya dan keagamaan”. Pandangan Tiongkok terkait Asian Values yang dipengaruhi oleh Marxisme Tiongkok sangat berbeda dengan tradisi liberal Barat, tradisi liberal Barat yang berbasis individualisme mengutamakan hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya, pendekatan Marxis Tiongkok didasarkan pada prioritas kedaulatan yang mengarah pada perhatian utama pada hak-hak sosial dan ekonomi, atau hak kesejahteraan sosial-ekonomi, yang di dalamnya terdapat hak-hak sipil, budaya, politik, dan lingkungan hidup yang dihimpun secara kolektif atau kebersamaan. 

 

Bagaimana Penerapan Asian Values yang Benar?

Lantas apa makna Asian Values dalam demokrasi, hak politik dan pemilu di zaman modern seperti ini? Berbeda dengan negara barat (liberal), penerapan Asian Values dalam demokrasi Barat memiliki kekhasan tersendiri yaitu setiap penyelenggara negara baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin lembaga negara, wakil rakyat, tokoh partai politik harus mendasarkan pada moralitas dan kemanusiaan. Dasar moralitas ini penting dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan hak rakyat atas kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun pada faktanya, Asian Values yang dipraktikkan dan belakangan sering kita saksikan malah menjadikannya sebagai penyebab utama dalam membentuk perilaku koruptif, kolutif, dan nepotis terutama di negara yang tidak menganut budaya Konfusianisme (儒家) seperti di Indonesia.

Mengapa mengaitkan Asian Values dengan budaya dan nilai Konfusianisme (儒家)? Karena jika merujuk pada sejarahnya pembentukkan dasar-dasar Asian Values yang dirancang oleh Lee Kuan Yew (李光耀) berasaskan nilai-nilai Konfusianisme (儒家), mengingat Lee Kuan Yew (李光耀) adalah orang Tionghoa. Kemungkinan Lee Kuan Yew (李光耀) sendiri sudah sangat akrab dengan nilai-nilai Konfusianisme (儒家) sejak kecil, yang mana juga telah diketahui bagaimana Lee Kuan Yew (李光耀) merancang The five Shared Values berdasarkan rangkuman dari nilai-nilai Konfusianisme (儒家), dan menjadi dasar nilai-nilai dari Singapura.

Konfusianisme (儒家) bertujuan untuk mendidik dan menekankan agar manusia dapat melayani negara dan masyarakat. Untuk memahami ajaran Konfusius (孔子) tersebut perlu dipahami kitab Dàxué(大学) atau Ajaran Agung yang berisi ajaran mengenai etika, yaitu etika dalam keluarga, masyarakat dan bernegara. Untuk mencapai pengetahuan tertinggi penguasa, pemimpin, dan orang terpelajar harus menciptakan keteraturan dalam wilayah masing-masing. Untuk dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat, mereka harus dapat mengatur keluarganya sendiri, dan untuk melakukan itu semua pertama-tama manusia harus dapat mengolah dirinya sendiri.

Dalam urusan birokrat atau kenegaraan, Konfusianisme (儒家) memiliki peranan, ketika pemilihan dalam tingkat birokrat untuk memilih para pejabat ditetapkan standar integritas personal yang tinggi dan kejujuran antar pejabat publik. Karena menurut Konfusianisme (儒家), tingkah laku sosial, keselarasan, dan keteraturan sosial sangat berfungsi dalam pelayanan publik. Serta tidak menekankan kepada hak pribadi secara individu, melainkan pada tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Struktur dasar keluarga mulai dari keluarga (家) atau j sampai klan/kemargaan (祖) atau merupakan dasar dari Konfusianisme (儒家) yang kemudian dikembangkan menjadi nilai-nilai Asian Values. Seluruh kehidupan dan tingkah laku keluarga, adat istiadat, ritual, jaringan sosial masyarakat terpadu dalam pranata politik, ekonomi, dan sosial Konfusianisme (儒家) yang tertata menurut Dàxué (大学) atau Ajaran Agung dan menjadi cikal-bakal dari Asian Values.

Lalu jika merujuk pada salah satu hasil penelitian dari dunia Barat seperti yang diteliti oleh Richard Robison, seorang profesor di Murdoch University, menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul The Politics of “Asian Values” bahwa ada setidaknya lima aspek dari “nilai-nilai Asia”.  Ciri pertama, titik tumpu kebersamaan adalah keluarga, bukan negara atau individu. Kepentingan kelompok atau komunitas lebih penting daripada kepentingan individu adalah ciri kedua. Ketiga, keputusan politik dibuat melalui kesepakatan daripada perselisihan dalam lembaga perwakilan rakyat. Kemudian, nilai-nilai Asia keempat adalah bahwa negara mengutamakan keselarasan hidup bersama dan berusaha untuk mencapainya sesuai dengan prinsip moral. Ciri kelima, adalah bahwa pembangunan dan pertumbuhan merupakan hak setiap warga negera, dan hanya dapat dicapai melalui pemerintahan kuat yang menjaga keselarasan hidup bersama. Artinya Asian Value pemimpin politik, percaya bahwa tujuan bernegara bukan mencari kekayaan pribadi tetapi melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ia akan berintegritas dan tidak akan serakah.

 

Konklusi: Asian Values ≠ Politik Dinasti

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Praktik politik dinasti dianggap membahayakan karena saat ini ada kecenderungan pemimpin bersikap lebih condong kepada kehendak kekuasaan daripada mematuhi undang-undang. Meskipun demokrasi tidak dapat membatasi partisipasi dalam kontestasi politik, realitas yang  terjadi  di  lapangan  membuktikan  bahwa  politik  dinasti  memiliki  dampak  yang  negatif dan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena perputaran politik yang terdapat di  keluarga yang terlibat dan hanya  menguntungkan  satu  kelompok  semata. Sehingga salah kaprah dalam penerapan Asian Values ini adalah seolah seperti mengutamakan keluarga terlebih dahulu, kemudian orang lingkaran terdekat, dan yang terakhir adalah negara. Sungguh tidak cocok jika ada yang menyatakan jika pemimpin yang seperti itu sedang menerapkan Asian Values, jika kita merujuk pada pedoman berdasarkan sumber dan penelitian yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya dalam perancangan gagasan Asian Values maka seharusnya yang terjadi tidaklah demikian.

Asian Values berdasarkan tradisi Konfusianisme (儒家) menekankan kontribusi seseorang yang berarti bagi persatuan dan keselarasan bagi negara atau guó yījiā (国一家). Dengan adanya politik dinasti membuat orang yang tidak memiliki kompetensi dapat meraih kekuasaan,  sedangkan  orang  yang  memiliki  kompetensi  menjadi  tidak  punya  peluang  untuk meraih  kekuasaan  karena  bukan  tergolong  keluarga atau lingkaran terdekat.  Meskipun di Indonesia pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses demokrasi, yang mana pemilihan dilakukan oleh rakyat tetapi dengan sumber daya yang dimiliki oleh elit politik lama serta adanya dukungan oleh loyalitas dari pengikut dan adanya sumber kekayaan yang melimpah dapat memungkinkan pembentukan kekuasaan secara turun menurun dan merekayasa nilai demokrasi. Kesimpulannya, bagaimana Asian Values dipraktikkan oleh sekelompok orang yang tidak menganut ajaran Konfusianisme (儒家) akan terjadi kecenderungan untuk salah kaprah dalam praktiknya karena tidak memahami dasar dari nilai-nilai Konfusianisme (儒家) itu sendiri yang mana Asian Values adalah hasil dari ‘ekstrak’ Konfusianisme (儒家). 

 

BAGI PARA PEMBACA YANG MAU MEMBANTU OPERASIONAL SETANGKAIDUPA.COM BISA MELALUI REK. BANK BRI KCP CIPULIR RADIO DALAM 086801018179534 AN. MAJAPUTERA KARNIAWAN. MOHON MENGIRIMKAN KONFIRMASI DANA KE WHATSAPP NOMOR 089678975279 (MAJA). 

 

Daftar Pustaka

  • Legge, James. 1894. The Chinese Classics: Confucian Analects, the Great Learning and The Doctrine Mean. New York.
  • Wang, Gungwu. 1995. The Significance of Confucianism in Contemporary Chinese Culture, Asian Culture 19.
  • Prasojo, Eko. 2010. Gayus dan Patologi Birokrasi, Jakarta: Kompas.
  • Mariana, D., & Husin, L. H. 2017. Democracy, local election, and political dynasty in Indonesian politics. JWP (Jurnal Wacana Politik), Vol 2 (2).
  • Brown, M. E., & Trevino, L. K. 2006. Ethical leadership : A review and future directions. The Leadership Quarterly, Vol. 17(1), pp : 595–616.

 

Butuh bantuan?